Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung langkah Bareskrim memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dimintai keterangan terkait kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada anggaran 2014.

Ya enggak apa-apa. Biar cepatlah prosesnya

Mantan Walikota Blitar itu berharap, dengan pemanggilan Basuki, kasus UPS dapat segera diselesaikan. “Ya enggak apa-apa. Biar cepatlah prosesnya,” kata Djarot di Balaikota DKI, Kamis (30/7).

Djarot berharap kasus dugaan korupsi pengadaan puluhan UPS dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. "Terutama bagi DKI, eksekutif, dan legislatif dalam proses penyusunan anggaran. Serta dalam proses penganggarannya. Itulah pentingnya e-budgeting,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh anggaran di DKI dapat terpantau dengan diterapkannya sistem e-budgeting yang dimulai dari pengusulan, pembahasan hingga pengesahan. "Sistem e-budgeting juga dapat meminimalisasi adanya anggaran siluman dalam APBD DKI," jelasnya.

Untuk itu, mantan Walikota Blitar ini berharap Bareskrim Polri dapat menyelesaikan pengusutan kasus dugaan korupsi ini, terlebih sudah ada dua pejabat DKI yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soelaiman. Alex diduga melakukan korupsi saat menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Zaenal selaku PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

“Kalau itu lihat prosesnya. Serahkan ke polisi lah. N ggak ngerti lah aku. Kan sudah ada eksekutif yang jadi tersangka. Siapa namanya, Alex ya," ungkapnya.